Albania Cabut Blokir TikTok, Warga Tetap Pakai VPN Selama Setahun

Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Platform media sosial TikTok resmi kembali dapat diakses di Albania setelah pemerintah mencabut larangan yang telah berlaku selama satu tahun. 

Meski sempat diblokir total, sekitar 1,7 juta warga dilaporkan tetap menggunakan aplikasi tersebut melalui layanan VPN sepanjang masa pembatasan.

Kembalinya TikTok di Albania menutup salah satu situasi paling kontroversial dalam kebijakan digital negara tersebut. Kasus ini sekaligus memperlihatkan betapa sulitnya pemerintah memblokir media sosial di tengah masyarakat yang semakin melek teknologi.

Baca Juga: Google Rilis Nano Banana 2: Olah Gambar Lebih Cepat, Kualitas Lebih Pro

Awal Mula Larangan TikTok di Albania

Melansir Reuters, pemerintah Albania menjatuhkan larangan total terhadap TikTok tahun lalu setelah insiden tragis yang menewaskan seorang remaja laki-laki berusia 14 tahun.

Korban tewas ditikam oleh teman sekolahnya, dan sejumlah media lokal menyebut keduanya sempat terlibat perselisihan secara online.

Namun saat itu TikTok menegaskan bahwa konflik tersebut tidak bermula dari platform mereka.

Larangan TikTok di Albania diberlakukan hanya beberapa pekan sebelum pemilihan parlemen yang krusial. Waktu penerapan kebijakan tersebut memicu spekulasi luas, mengingat situasi politik Albania tengah memanas akibat isu korupsi.

Pemerintahan Perdana Menteri Edi Rama membantah adanya kaitan antara pelarangan TikTok dan kepentingan elektoral.

Kepada Reuters, pemerintah menyatakan bahwa tujuan utama blokir TikTok semata-mata untuk melindungi anak-anak dari risiko dunia maya.

Baca Juga: Inggris Siap Ikuti Australia Larang Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun

Oposisi Tuding Blokir TikTok Bermotif Politik

Di sisi lain, keputusan memblokir TikTok sempat menuai kritik keras dari kelompok oposisi. Edona Haklaj dari partai kecil Shqiperia Behet, yang rutin menggelar aksi protes sejak awal Desember, menilai penutupan platform itu sebagai upaya manipulasi opini publik oleh pemerintah.

Ketegangan politik di Albania memang meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Bentrokan antara aparat kepolisian dan Partai Demokrat Albania kerap terjadi.

Oposisi menuntut pengunduran diri pemerintah setelah Wakil Perdana Menteri Belinda Balluku didakwa melakukan manipulasi tender publik.

Pada Kamis (26/2/2026) malam, Rama yang telah berkuasa sejak 2013 memecat Balluku. Meski demikian, pihak oposisi tetap berencana melanjutkan demonstrasi pada Sabtu (28/2/2026).

Baca Juga: Dari Indonesia hingga Eropa, Grok Diblokir karena Konten AI Berbahaya

Aktivis Khawatir Preseden Sensor Internet

Pencabutan larangan TikTok tidak secara otomatis menghapus kekhawatiran sejumlah kalangan. Mereka menilai kebijakan blokir media sosial dapat menjadi preseden berbahaya.

Isa Myzyraj, Presiden Asosiasi Jurnalis Albania, memperingatkan bahwa setiap pemerintah dapat menggunakan kebijakan serupa untuk memblokir platform lain, bahkan melakukan pemadaman internet secara total.

Pandangan serupa disampaikan Brenton Benja, pendiri Geek Room Albania yang memantau efektivitas larangan tersebut.

Menurutnya, blokir TikTok di Albania memiliki dampak terbatas karena masyarakat dengan mudah menggunakan VPN untuk menghindari pembatasan.

Bahkan pemerintah sendiri mengakui bahwa pelarangan total terbukti “mustahil” diterapkan sepenuhnya karena kendala teknologi.

Benja menyebut sekitar 1,7 juta warga Albania yang sebelumnya menggunakan TikTok tetap mengakses platform tersebut sepanjang tahun melalui metode alternatif seperti VPN.

Fakta ini menegaskan bahwa pembatasan digital di era modern semakin sulit diterapkan secara efektif.

Baca Juga: Cara Membuat Resume dengan ChatGPT agar Lolos ATS: Tips dan Contoh Prompt 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News